Acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan, Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak. Anak Korban dan Anak Saksi, Peran serta Masyarakat, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan disertai Penjelasan atas UU RI No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana…
KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana)-UU RI No.8/1981) Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 27/1983. Perubahan atas PP RI No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 58/2010. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : 1. Aturan Umum 2. Kejahatan 3. Pelanggaran
Politik tak lepas dari hukum. Karena itu kita memerlukan perangkat pemahaman hukum secara detail. Dan sebaik-baiknya pemahaman hukum adalah memahami secara lengkap isi dari undang-undang yang sedang berlaku.
Makin banyaknya pengguna jalan raya, lalu lintas menjadi tidak lancar. Kita memerlukan rekayasa lalu lintas agar perjalanan menjadi lancar kembali. Bidang kajian rekayasa lalu lintas mempelajari metode perancangan ruang lalu lintas jalan raya yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan yang efisien dari sudut pandang pembiayaan dan penggunaan jalan. Bidang ini banyak terkait dengan bidang ka…
Pembajakan udara - tidak hanya di Indonesia - dengan pengertian dasar, fakta-fakta, perkembangan, dan berbagai motif pembajakan yang disajikan secara terperinci. Kebijakan Baru Transportasi udara berdasarkan UU RI No.1 Th.2009 "Penerbangan dengan menguraikan konsep kebijakan transportasi udara (air policy concept), kebijakan transportasi udara nasional yang berkenaan dengan modal (capital) peru…
Sudut pandang kritis atas kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan UU no.3 th.2006 sebagaimana telah diubah dengan UU no.50 th.2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no.7 th.1989 tentang Peradilan Agama yang sempat menjadi kasus perdebatan hangat di kalangan para akademisi, pakar hukum, pakar ekonomi, praktisi bisnis dan masyarakat pada umumnya…
Bab I Pendahuluan 3 Bab II Sejarah & Pengertian Monopoli serta Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat 21 Bab III Hipotesis Kajian UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat 97 Bab IV Beberapa Putusan KPPU serta Kasus-Kasus Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 205 Bab V Penu…
Bab I Partai Politik dan Demokratisasi 3-50 Bab II Institusionalisasi Politik 51-111 Bab III Pemilu 2009 113-159 Bab IV Nasionalisme Kebangsaan 161-188 Hans J Morgenthau mengistilahkan esensi politik dengan the struggle for power, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Determinasi institusional partai dan person kerapkali berwawasan pragmatisme yang kental. Dalam terma i…
Buku ini terjemahan dari karya Hans Kelsen edisi English "Introduction to the Problems of Legal Theory". Dalam buku ini Kelsen mengembangkan teori hukum murni. Sebuah teori hukum yang dimurnikan dari semua ideologi politik dan semua elemen ilmu alam. Boleh dikatakan, sebuah teori yang menyadari otonomi objek penyelidikannya dan dengan demikian menyadari karakternya yang unik. Pendahuluan 1…
Ditinjau dari perkembangan sistem hukumnya, Negara Romawi merupakan negara terhebat dalam sejarah hukum, bahkan lebih hebat dari negara-negara modern saat ini. Bila kita berbicara objektif, sistem hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi jauh lebih hebat dibandingkan dengan sistem hukum yang dibuat oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Buku ini memuat Pengertian dan Fungsi sejarah hukum, Sist…