Printed

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik: Kiat dan Terobosan Kabupaten/Kota

---

TENTANG :
I Tahap Menuju Perbaikan,
II Dasar Peraturan Perundang-Undangan Daerah & Pelimpahan
Wewenang Bidang Pelayanan Publik,
III Jenis & Standar Pelayanan,
IV Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah,
V Hasil Nyata yang Dicapai

P A D A :
I Pengalaman Kabupaten Sragen
II Pengalaman Kabupaten Sidoarjo
III Pengalaman Kota Parepare
IV Pengalaman Kota Balikpapan
V Pengalaman Kabupaten Lamongan
VI Pengalaman Kabupaten Jembrana.

Dari berbagai pengalaman & keberhasilan beberapa kabupaten/kota, dapat disampaikan beberapa butir sbb.:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh kabupaten/kota merupakan keberhasilan dalam mengembangkan inovasi & terobosan yang dilakukan kepala daerah dengan dukungan DPRD dan masyarakat.
2. Keberhasilan daerah tersebut diperoleh dengan memperhatikan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan kebijakan dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah serta belajar dari pengalaman negara lain dan keberhasilan dunia usaha.
3. Kabupaten/kota tersebut pada umumnya mengembangkan pelayanan terpadu sebagai suatu kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Kunci sukses Bupati/Walikota dalam peningkatan pelayanan publik ialah :
a. Adanya keinginan yang kuat dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mendapat dukungan DPRD.
b. Kepeloporan dalam perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur yang diikuti semua aparatnya.
c. Penyamaan persepsi dan tujuan antara DPRD, seluruh aparatnya, dan semua pihak di daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
d. Pengembangan kepemimpinan yang tegas dan berwibawa, serta konsisten dalam menjalankan kebijakan, strategi, dan program.
e. Keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap pemecahan permasalahan.
5. Peningkatan pelayanan publik merupakan proses yang terintegrasi dari penataan kelembagaan aparatur, kepegawaian, tatalaksana, dan pengawasan yang berujung pada pemberian pelayanan.
6. Kabupaten/kota yang melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan publik, ternyata dapat menangkap, menerapkan dan mengembangkan instrumen dari Pemerintah Pusat secara cerdas yang disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Daerah setempat.
7. Peningkatan pelayanan publik melalui pola pelayanan terpadu memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam mendorong kegairahan berusaha dan kegiatan sosial, sehingga perlu direplikasikan dan dikembangkan pada seluruh kabupaten/kota sesuai situasi dan kondisi masing-masing.
8. Daerah-daerah dimana pelayanan publiknya baik, kelembagaan yang dibangun selalu ramping dan dinamis, SDM aparatur lebih kompeten dan profesional dengan penempatan sesuai mekanisme, sistem rekrutmen dan pembinaan karier yang baik, didukung oleh pendapatan yang cukup, serta sistem pengawasan berorientasi pada outcomes yang optimal dan berfungsi sebagai quality assurance yang tidak lagi mencari-cari temuan dan kesalahan, tetapi bagaimana pelaksanaan program berlangsung sesuai rencana, tatalaksana yang disusun sesuai dengan sistem dan prosedur, sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien bagi terwujudnya pelayanan publik yang prima.
9. Peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak harus dilakukan dengan menggenjot PAD melalui berbagai pungutan daerah yang justru malah akan mendistorsi kegiatan usaha. Peningkatan kapasitas fiskal dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan mendorong masuknya investasi yang akan mendatangkan multiplier effect, demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
10. Faktor ekonomi daerah merupakan indikasi dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang merupakan pertimbangan penting dalam keputusan berinvestasi. Potensi ekonomi dapat dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam maupun potensi akibat bentukan karena didorong oleh aktivitas usaha atau karena adanya investasi. Kedua aspek tersebut harus dapat berlangsung selaras agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli dan sikap mental masyarakat yang mendorong kearah kemajuan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

350 KOD p

Penerbit

Jakarta : Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara., 2006

Deskripsi Fisik

xvi. 404 hal.: ilus.; 21,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-95046-1-3

Klasifikasi

350

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

1st

Subjek

Public Administration

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar