Buku Hukum Ketenagakerjaan merupakan buku yang berisi bahasan tentang hal ikwal yang berkenaan dengan hubungan kerja dalam segala aspeknya baik dari aspek hukum keperdatan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini berisi kajian mengenai ketenagakerjaan dengan segala ruang lingkupnya meliputi kajian teori, regulasi maupun implementasi sebagai sarana memberikan perlindungan hukum dalam kontek hubu…
. UU no. 2 th.1986 & perubahannya UU no. 49 th.2009 tentang PERADILAN UMUM. . UU no. 5 th.1986 & perubahannya UU no. 51 th. 2009 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA. . UU RI no. 50 th.2009 tentang PERADILAN AGAMA. . UU RI no. 31 th.1997 tentang PERADILAN MILITER.
Demokrasi Ekonomi, dikembangkan Sistem Ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. 1. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) 2. Penjelasan atas UU RI Nomor 19 Tahun 2008 3. Perbankan Syariah 4. Penjelasan atas UU RI Nomor 21 Tahun 2008 5. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip S…
Korporasi merupakan subjek hukum yang lahir sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi Negara. Oleh karena itu , tata cara serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam undang-undang suatu Negara. Kewajiban-kewajiban dalam suatu perseroan terbatas, khususnya pada kewajiban direksi, mulai dari pembentukannya, pemberitahuan kepada menteri…
Hukum Perikatan merupakan sub bagian hukum perdata yang pengaturannya ada dalam Buku III KUH Perdata, dimana untuk adanya hubungan hukum dapat berasal dari suatu perjanjian dapat pula karena ketentuan undang-undang. Pemahaman dan kajian tentang hukum perikatan sangat penting karena dalam kehidupan masyarakat baik disadari maupun tidak akan selalu berhubungan dengan ketentuan yang ada dala…
Acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan, Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak. Anak Korban dan Anak Saksi, Peran serta Masyarakat, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan disertai Penjelasan atas UU RI No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana…
KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana)-UU RI No.8/1981) Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 27/1983. Perubahan atas PP RI No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 58/2010. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : 1. Aturan Umum 2. Kejahatan 3. Pelanggaran
Politik tak lepas dari hukum. Karena itu kita memerlukan perangkat pemahaman hukum secara detail. Dan sebaik-baiknya pemahaman hukum adalah memahami secara lengkap isi dari undang-undang yang sedang berlaku.
Sudut pandang kritis atas kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan UU no.3 th.2006 sebagaimana telah diubah dengan UU no.50 th.2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no.7 th.1989 tentang Peradilan Agama yang sempat menjadi kasus perdebatan hangat di kalangan para akademisi, pakar hukum, pakar ekonomi, praktisi bisnis dan masyarakat pada umumnya…
Bab I Pendahuluan 3 Bab II Sejarah & Pengertian Monopoli serta Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat 21 Bab III Hipotesis Kajian UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat 97 Bab IV Beberapa Putusan KPPU serta Kasus-Kasus Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 205 Bab V Penu…